About website cortax

About website cortax

Blog Article

Permohonan diterima paling lama one hari kerja setelah BPE/BPS dan diberikan akun wajib pajak atau pemberitahuan penolakan.

Reformasi perpajakan melalui sistem informasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik.

Selain memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, pengawasan kepatuhan oleh DJP pun diharapkan akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Pada sistem yang akan datang, menurut DJP, proses-proses di atas disederhanakan sehingga pemberian akses layanan electronic bagi wajib pajak baru dapat dilakukan melalui hanya satu proses, yaitu pada saat pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP secara elektronik atau secara langsung ke KPP terdekat Wajib Pajak.

Teknologi yang digunakan sudah usang, sehingga sulit untuk diperbarui dan dipelihara. Jika terus digunakan, teknologi ini akan menimbulkan masalah dan tidak mampu mengikuti perkembangan System modern.

ini mengubah proses pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan dan manajemen info maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi serba digital dan terintegrasi.

Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

The authors do not function for, check with, personal shares in or obtain funding from any business or Corporation that may benefit from this text, and have disclosed no pertinent affiliations past their educational appointment.

Setelah proses ini selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi untuk mengubah kata sandi melalui e-mail atau SMS sesuai pilihan Anda. Ikuti langkah-langkah yang terdapat check here dalam konfirmasi tersebut untuk menyelesaikan pengaturan ulang kata sandi.

membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil, karena information bagus, sistem bagus, remedy kepada Wajib Pajak bisa jauh lebih reasonable

“Penyeragaman ini bertujuan untuk memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak,” imbuh Dwi.

Kesepakatan tersebut dinilai sebagai jalan tengah dari keluhan masyarakat mengenai penerapan Coretax.

Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan details, data analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.

Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, wajib pajak dapat meninjau kewajiban pajak di laman Coretax.